Di Duga Kuat Ada Indikasi Korupsi Pekerjan UPJJ Sp Nanga Nyuruh- Penyuguk, Ella Hilir TA 2022 ,Kini Mangkrak.!
Mktipikor.id ||Melawi -Proyek Strategis infrastruktur PUPR Kabupaten Melawi,pada Unit Pengelolaan Jalan Dan Jembatan ( UPJJ) simpang Naga nyuruh penyuguk, APBD tahun 2022,menggelontorkan anggaran miliaran rupiah, terkesan Sia-sia alias mubazir,
Mestinya,Pembukaan jalan baru harus mengikuti regulasi yang telah ditentukan seperti nomenklatur, lelang dan tender,
Peroyek Swakolola, termasuk Proyek (UPJJ), dimana fisik jalan dan jembatan mengalami kerusakan, dengan sistem tambal sulam dan sudah terdaftar sebagai aset daerah-Pemda,
Peroyek (UPJJ) TA 2022,Alih-alih mendorong kemajuan, justru proyek-proyek tersebut malah terbengkalai,tibulkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan di sinyalir sarat kepentingan politis,mengingat terdapat dugaan berapa
Proyek mangkrak tak berfungsi terkesan Mubazir
Semua tahu,dalam kegiatan proyek tersebut pemkab Melawi telah megunakan anggaran miliaran rupiah dari APBD
Namun faktanya proyek ruas jalan simpang nanga-nyuruh penyuguk kecamatan Ella hilir,akhirnya sia sia terkesan Mubazir,pada akhirnya warga kembali mengunakan jalan lama yang telah di bangun tahun 2002 lalu ketika melawi masih bergabung dengan kabupaten Sintang
Sementara proyek pembukaan jalan baru simpang nanga Nyuruh penyuguk sepanjang 3 km tersebut mengunakan fasilitas inventaris alat milik Pemda kabupaten melawi, seperti buldoser excavator dumtruck dan greder, unit pelaksana swakolola UPJJ hanya membeli BBM solar dan perbaikan onderdil kecil
Parahnya lagi pada tahun 2024 Pemkab Melawi kembali menganggarkan 5 miliar untuk UPJJ di tiga kecamatan Ella Hilir ,Menukung dan ……
Terkait persoalan UPJJ ini,sejumlah tokoh masyarakat kecamatan Ella hilir,yang meminta namanya tidak di sebutkan membenarkan kalau jalan simpang nanga nyuruh-penyuguk tersebut dibangun dengan swakolola UPJJ tahun 2022 dengan panjang kurang lebih 3 km.
Berbagai kegiatan proyek yang dirangkum media ini yang dinilai terkesan terbengkalai dan mubazir,berpotensi merugikan keuangan daerah dan negara di kerjakan dengan swakolola di sinyalir sengaja menghindari peroyek tender,agar memperoleh keuntungan lebih besar.
Berikut sejumlah Proyek mangkrak yang telah dilakukan investigasi kelapangan belum lama ini oleh tim Media ini,di antaranya ;
1,Pembagunan jalan baru
Desa nanga nyuruh ke penyuguk 3 km, tahun 2022
2, Jalan simpang Engkabang ke Desa Nanga kempagai, kecamatan ella hilir, upjj tahun 2024 diduga mangkrak, pembagunan jembatan sugai somah
menyerap anggaran APBD miliaran rupiah namun Belum berfungsi maksimal
Melalui pesan singkat Via whatsapp Wartawan media Mk tipikor,menghubungi Nurul Fahmar, S.Sos alias Jepri, kepala UPJJ wilayah 3 Ella menukung, untuk menanyakan persoalan tersebut,Jepri membenarkan jika jembatan sungai somah bagian dari kegiatan UPJJ tahun 2024, secara fiisik kata Jepri jembatan tersebut telah di kerjaan,masih berapa persen yang belum jadi,karena masih menunggu kucuran pembayaran.
“Benar Bang,beberapa persen pekerjan fisik sudah di kerjakan, kelanjutannya masih nunggu kucuran pembayaran “Jawab Jepri baru baru ini
Terkait persoalan tersebut Wartawan media ini juga mencoba menghubungi kepala dinas PUPR Tusep Eka Burang, dan Kabid Bina Marga Edi Lugito Via whatsapp,
Meminta guna mempertanyakan persoalan proyek UPJJ 2022 yang mangkrak
namun tidak direspon bahkan terkesan menghindar.
Menyimak obrolan obrolan warga di warkop di Nanga Pinoh Proyek Strategis infrastruktur swakolola UPJJ ini dijuluki proyek abadi karena sepanjang kurun waktu 3 tahun tak kunjung selesai,kondisi jalan tetap rusak bahkan semakin menyulitkan akses mobilitas warga meski telah menelan anggaran besar,
Hasil investigasi dan Pantau di lapangan,terkait perencanaan dinilai tidak profesional dan lemah tidak memenuhi standar regulasi dan SOP
lemahnya pengawasan di sinyalir berpotensi adanya Penyimpangan.
Lebih lanjut,sejumlah kontraktor di Melawi,yang namanya enggan dipublikasikan keterlambatan mengeluhkan pencairan dana APBD,sejumlah kontraktor belum menerima pembayaran dari kegiatan proyek tahun anggaran 2024.
Indikasi kuat seluruh proyek APBD Kabupaten Melawi telah dikendalikan oleh oknum pejabat,sistem pengawasan dinilai lemah,membuka peluang penyalahgunaan anggaran.
Terkait persoalan tersebut desakan Pertanggung jawaban, untuk memastikan penggunaan anggaran dan perkerjaan tak sesuai dengan rencana dan regulasi dan aturan undang undang.
Salah satu Tokoh masyarakat pemerhati kebijakan publik di Melawi Riduan Saidy menyebutkan saat ini Melawi sudah darurat tatakelola dalam segala aspek, khususnya dalam pengelolaan proyek APBD
“Melawi Ini sudah darurat tata kelola administrasi,khusus proyek yang di biayai oleh APBD Aparat penegak hukum harus turun tangan, dugaan indikasi korupsi sangat kuat,APH harus segera turun ke Melawi,proses hukum wajib dilakukan tentunya dengan mengedepankan prinsip azas praduga tak bersalah.” ujarnya. Senin (27/04/25).
Sejumlah tokoh dan warga juga mendesak Kejaksaan tinggi Kalbar,Tipikor Polda Kalbar, BPK dan inspektorat Melawi serta dukungan Pembentukan PANSUS oleh DPRD untuk segera melakukan tindakan mengaudit seluruh proyek proyek APBD mangkrak kabupaten Melawi
Lemahnya pengawasan terhadap kegiatan proyek yang di biayai oleh APBD sangat berdampak pada pemborosan anggaran hingga milyaran rupiah, persoalan ini tidak hanya merugikan keuangan daerah tetapi juga menghambat pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten Melawi,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dari badan publik. UU ini bertujuan agar penyelenggaraan negara transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di ketahui kegiatan peroyek swakolola UPJJ tahun 2022 tidak terpasang papan informasi proyek, padahal undang-undang telah megatur setiap peroyek yang dibiayai APBN-APBD wajib memasang papan proyek, UU no 12 tahun 2008 setiap perkerjaan bangunan fisik yang di biayai negara wajib memasang papan peroyek. Pemasangan papan peroyek merupakan implementasi azas tranparansi, Oleh karena itu masyarakat berharap aparat penegak hukum ( APH) untuk segera mengusut tuntas dugaan Korupsi proyek proyek yang di biayai dari APBD khusnya di Kabupaten Melawi.
Reporter
Alamsyah,
Mk Tipikor Kalbar.
