“Dugaan korupsi, dan Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Melawi, APBD TA 2022, Menguap Begitu Saja.
Mktipikor.id || Berani korupsi bui menati, melawi 27 Mei 2025
“Laporan hasil pemeriksaan BPK atas, laporan keuangan pemerintah kabupaten Melawi tahun 2022, Nomor:21,B/LHP/XIX, PNK/5/2023, tanggal:2 Mei 2023, pelaksanaan pemasangan SR pada program hibah air minum perdesaan, 16 paket di desa dan kecamatan di kabupaten melawi.
Nilai perkerjaan yang dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat hanja sebesar Rp:940,000,000,00. (470 sr x Rp:2,000,000,00), disebabkan karena kurangnya koordinasi antara dinas Perkimtan degan BPKAD, selain itu juga terdapat nilai perkerjaan pemasangan SR yang membebani keuangan daerah, kerna tidak sesuai kriteria dan spesifikasi yang telah ditetapkan sehinga tidak dapat diganti oleh hibah, dari pemerintah pusat sebesar, Rp:1,830,500,000,00,(anggaran Rp: 2,770,500,000-Rp:940,000,00),
“Dalam makanisme hibah jumlah pemberian dana hibah, sebagaimana jumlah terlampir dan diberikan berdasarkan capaian kinerja (outpul-based) atas SR yang dibangun harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan konsekuensinya, agar biaya pemasangan SR bisa dikucurkan oleh pemerintah pusat, setiap SR yang diajukan harus memenuhi kriteria dan spesifikasi yang ditetapkan, kegagalan memenuhi kriteria dan spesifikasi tersebut mengakibatkan atas SR terkait, tidak dapat diganti biayanya sehingga membebani keuangan daerah Rp 1,830,500,000,00, tetapi pemkab melalui APBD TA tahun 2022, 2023 melunasi pembayaran kepada cv sebagai kontraktor,
” Temuan BPK,
Pelaksanaan pemasangan SR pada program hibah air minum perdesaan tidak memenuhi target, antara lain adalah adanya penyedia yang menggati spesifikasi pipa dari pipa polyethylene (PE) yang dipersyaratan menjadi pipa polyvinyl chloride ( PVC) sehingga sr yang bagunan tidak sesuai dengan spesifikasi,
“Investigasi tim media mktipikor Didesa pelaik keruap, narasumber tokoh masyarakat yang namanya tidak bersedia dipublikasikan insial t, bawa pemasangan meteran Air SR di desa pelaik keruap sekitar 10 sr meteran, itupun dipeselitas umum dan tidak tersambung degan pipa, Didusun intibu desa pelaik keruap tidak ada pemasangan meteran Air sr diduga mangkrak dan piktif.
“Klarfikasi SEKDA kab-melawi dimedia Online.
bulan november 2024, terkait pemberitaan sejumlah Media, proyek sambunggan perluasan jaringan distribusi pemasangan meteran dan sambunggan rumah SR tahun 2022/2023, target yang dibagun,1,348 SR, Air sudah menggalir dan sudah di nikmati masyarakat kabupaten Melawi.
” Bertolak belakang degan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Melawi tahun 2022/2023, “1,348 SR, jumlah yang di bagun,
“383 SR, ketidaksesuaian alamat, “486 SR, tidak memenuhi minimal satu syarat spesifikasi teknis susunan aksesoris, meterial aksesoris jenis pipa.
Investigasi tim media ini ke-lokasi “desa meta bersatu kecamatan, sayan, meteran Air tidak tersambung ke pipa, “desa jabai kecamatan ella hilir, diduga mangkrak tidak ada pemasangan meteran Air sr “desa pelaik keruap dusun intibu kecamatan menukung, “desa domet kecamatan ella hilir, “desa siling permai kecamatan sayan, Kabupaten melawi,
media online yang membuat berita november 2024, Klarfikasi SEKDA sudah 404 ketika ling berita mau di buka,
“Dinas pertanian dan perikanan,
Laporan hasil pemeriksaan BPK atas penyedia bibit ternak sapi, calon induk sapi, bibit ayam dan pakan, bibit kambing, bibit babi, jumlah anggaran Rp 21,710,582,000,00.
Hasil pemeriksaan atas kt penerima bantuan bibit ternak yang tersebar di sebelas kecamatan di kabupaten melawi didapatkan bahwa dari 185 kt penerima bantuan, sebanyak 181 diantaranya tidak terdaftar dalam aplikasi simultan degan nilai batuan sebesar Rp 20,318,206,000,00, sedangkan empat kt sisanya degan nilai bantuan sebesar Rp595, 122,000,00, telah terdaftar dalam aplikasi simultan, anehnya daftar penerima bantuan bibit ternak tidak ditetapkan degan keputusan Bupati.
Dinas pertanian dan perikanan tidak memberikan sanksi atas kt yang melanggar surat perjanjian, “BPK telah mengirimkan surat komfirmasi kepada seluruh KT yang menerima bantuan bibit ternak pada tahun 2022 untuk mengetahui kondisi terkini dari ternak bantuan yang diterima sampai degan pemeriksaan atas LKPD kabupaten melawi tahun 2022 berakhir dari 185 kelompok tani yang menerima bantuan tersebut hanya 41 kelompok tani yang mengembalikan surat komfirmasi kepada BPK, ” Uang miliaran, bukanlah jumlah kecil apalagi jika itu adalah uang negara, dan rakyat, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik di Kabupaten melawi.
Namun sejak tahun 2022 hingga hari ini, temuan dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), justru belum juga ditindak lanjuti, secara tuntas oleh aparat penegak hukum APH, yang lebih mengkhawatirkan sebagian besar dari temuan telah berusia lebih dari tiga tahun, dari tahun 2022 sampai 2025, tercatat sebagai penyumbang terbesar dari angka tersebut, meski waktu telah berlalu cukup lama, nyatanya penyelesaian terhadap rekomendasi BPK tak kunjung menunjukkan hasil yang sesuai harapan, Ini jelas bukan sekadar masalah administrasi, ini adalah cermin dari lemahnya komitmen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
” Temuan ini hanya akan menjadi catatan bersejarah dalam arsip BPK dari tahun ke tahun, Didugaan kerugian dan temuan terus dibiarkan, pelanggaran dan penyimpangan berpotensi adanya Dugaan Korupsi, ini berjalan tanpa hambatan dan tampa ujung, ” dari data-data resmi temuan BPK banyak temuan yang berstatus tidak sesuai rekomendasi, ini adalah alarm bagi aparat penegak hukum APH, ” tokoh masyarakat pemerhati kebijakan publik kabupaten melawi Riduan saidy, saat dikonfirmasi oleh media ini, mengatakan saat ini melawi sudah darurat tatakelola dalam segala aspek khususnya dalam pengelolaan APBD, ” Melawi ini sudah darurat tata kelola administrasi khusus proyek yang dibiayai APBD/ APBN DAN DAK, dan Hibah dari pusat.
Aparat penegak hukum APH harus segera turun ke melawi proses hukum wajib dilakukan tentunya dengan mengedepankan prinsip azas praduga tak bersalah ujarnya senen 27/5/2025, ” Sejumlah tokoh masyarakat, dan warga mendesak Aparat Penegak Hukum APH untuk segera melakukan tindakan dari temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, kalau tidak dilanjutkan oleh APH maka akan menjadi lahan subur dugaan korupsi dan menjadi sejarah.
” masyarakat, dan warga juga mendesak Aparat Penegak Hukum APH, untuk segera melakukan tindakan, temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, ” kalau tindak dilanjutkan oleh APH maka akan menjadi lahan subur, dugaan korupsi, sejarah terus mencatat dari tahun ke tahun angka-angka dugaan kerugian negara Anggaran APBD-APBN tiap tahun tampa adanya penyelesaian,
Red;sumber Liputan,
Mktipikor id, kaperwil Kalimantan Barat Alamsyah,
