MK-TIPIKOR|| TASIKMALAYA — Proyek Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier Desa Mertajaya, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, dengan anggaran Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) bersumber APBN 2026, semakin sarat tanda tanya. Pekerjaan yang diduga tidak sesuai SOP ini ternyata pengelolaannya sepenuhnya dikuasai pihak UPKK, sementara pelaksana di lapangan hanya diperintah bekerja tanpa tahu rincian anggaran.
Ketua Kelompok Tani: Kami Hanya Disuruh Kerja, Uang Dikuasai UPKK Harun
Saat awak media temui, Endang, selaku Ketua Kelompok Tani Harapan Mukti II, angkat tangan. Ia mengaku hanya menjalankan perintah kerja, sedangkan seluruh urusan keuangan, administrasi, dan pengelolaan anggaran sepenuhnya dipegang oleh UPKK Harun.
“Kami hanya bekerja, segala sesuatunya dikelola UPKK Pak Harun,” tegas Endang singkat.
Bahkan dalam perbincangan, Eundang tampak takut dan seakan memohon, berucap: “Pak Harun, berikan nih buat rokok, Pak Harun, berikan…” — ungkapan yang semakin menguatkan dugaan bahwa penguasaan kekuasaan dan anggaran sepenuhnya terpusat pada satu orang, sementara pelaksana di lapangan hanya diperintah dan seakan diberi recehan.
Camat Bojongasih Hendar: Kontrol Keabsahan!
Menanggapi hal tersebut, Camat Kecamatan Bojongasih, Hendar, ketika dimintai tanggapan melalui pesan WhatsApp, menyampaikan kalimat singkat namun menusuk: “Kontrol keabsahan.”
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Camat pun mempersoalkan validitas, kelayakan, dan keabsahan pengelolaan proyek tersebut. Artinya, ada hal yang tidak beres dan perlu diperiksa secara mendasar.
Kepala Desa Mertajaya Agus: Belum Berani Bicara
Sementara itu, Kepala Desa Mertajaya, Agus, hingga berita ini diturunkan masih belum memberikan klarifikasi maupun keterangan apa pun. Sikap bungkam Kades justru menambah tebalnya kabut kecurigaan: Apakah ikut mengetahui, ikut terlibat, atau takut membuka realitas yang sesungguhnya?
Dinas Terkait dan PSP Wajib Turun Sidak!
Menyusul pengakuan ketua kelompok tani yang hanya diperintah bekerja tanpa kuasa anggaran, perintah Camat agar dikontrol keabsahannya, serta bungkamnya Kepala Desa, maka Redaksi MK-TIPIKOR semakin mendesak Dinas terkait, PSP, dan instansi berwenang untuk segera turun melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi.
Periksa keabsahan pengelolaan, cocokkan pekerjaan di lapangan dengan anggaran yang cair, selidiki ke mana mengalir ratusan juta rupiah itu. Jangan sampai rakyat hanya bekerja dan memohon rokok, sementara uang negara ratusan juta rupiah ludes tak berbekas. Berani Korupsi, Bui Menanti.
LIPUTAN KHUSUS REDAKSI MK-TIPIKOR
IWAN GUNAWAN/ TIM
(Melaporkan dari Desa Mertajaya, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya)
