Tasikmalaya, MK-TIPIKOR –– Satu bulan sudah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Viman dan Diky, resmi menjabat. Namun, alih-alih gebrakan nyata yang dinantikan masyarakat, kepemimpinan mereka justru lebih sering diwarnai dengan kehadiran di berbagai acara seremonial.
Hal ini mendapat kritik tajam dari Dewan Pumpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Siliwangi Indonesia (DPC LSM JSI) Kota Tasikmalaya, yang menilai bahwa sejauh ini peran keduanya masih sebatas simbolis tanpa kebijakan konkret untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota.
JSI menyebut, selama lebih dari dua tahun, Kota Tasikmalaya dipimpin oleh pejabat sementara atau (Pj), yang membuat banyak kebijakan terhambat dan berbagai sektor mengalami stagnasi.
Kehadiran pemimpin definitif seperti Viman-Diky seharusnya menjadi momentum untuk melakukan perubahan nyata. Namun, hingga saat ini, masyarakat justru lebih banyak disuguhi seremoni, peresmian, dan pidato, sementara solusi konkret masih belum terlihat.
“Kami berharap kota ini punya harapan baru di tangan kepemimpinan yang baru, bukan sekadar harapan untuk melihat lebih banyak seremoni, lebih banyak pidato manis, dan lebih banyak foto di depan kamera. Rakyat masih menantikan gebrakan nyata dari pemerintah kota untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada,” ujar Ketua DPC JSI, Dadang Suhendar Kamis, (27l03l25).
Menurutnya, permasalahan di Kota Tasikmalaya sudah cukup jelas dan mengemuka. Tidak perlu lagi seremoni dengan dalih menggali masalah atau mencari solusi bersama, karena yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Terlebih, beberapa regulasi dinilai tidak adil dan perlu segera direvisi atau dihapus, seperti beberapa peraturan wali kota yang sudah tidak relevan yang dianggap merugikan masyarakat kecil.
“Ketiadaan kebijakan strategis yang menyentuh permasalahan riil semakin menambah skeptisisme masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, para buruh dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah kota masih berjuang tanpa kepastian regulasi, sementara kebijakan ketenagakerjaan yang ada belum berpihak pada kesejahteraan pekerja. Jika seremoni terus dilakukan berulang-ulang tanpa ada kebijakan konkret, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap pemerintahan Viman-Diky akan semakin luntur.
JSI mendesak agar setelah Lebaran, wali kota dan wakil wali kota segera bergerak cepat dalam menangani berbagai permasalahan yang ada. “Masyarakat tidak butuh pemimpin yang hanya sibuk hadir dalam acara seremoni, tetapi pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Kini, masyarakat Tasikmalaya menunggu, apakah Viman-Diky akan membuktikan diri sebagai pemimpin yang mampu menghadirkan perubahan, atau sekadar menjadi wajah pemerintahan yang sibuk dengan acara seremonial tanpa kebijakan nyata?
