Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara NTB, Kecam Tindakan Petugas Pelayanan RSUP Provinsi NTB Terkait Jenazah Bayi yang ditelantarkan
Mktipikor.id || SUMBAWA BARAT ( LOTIM ) Musibah yang dialami Yuliana seorang ibu warga desa seteluk Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terpaksa membawa pulang banyi nya yang meninggal di rumah sakit umum provinsi NTB ( RSUP ) menjadi atensi Khusus Ormas Sasaka Nusantara NTB , dimana Ibu Yuliana terpaksa membawa mayat anaknya dari RSUD Provinsi NTB menuju Sumbawa mengunakan taxi , tidak menggunakan Ambulance Jenazah karena dipaksa harus membayar uang pengantar sebesar Rp. 2. 600.00 ( Dua juta enam ratus ribu rupiah).
Seharusnya biaya administrasi pengantaran jenazah dari RSU itu bisa di gratiskan bagi warga masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan, bukan di paksa oleh petugas untuk membayar mahal, ini musibah dan peran pemerintah dan RSUP Provinsi NTB disini kami pertanyakan, jangan sampai anggaran kesehatan disalahgunakan atau tidak tepat sasaran.
Contoh nya anggaran kesehatan dari sumber dana DBHCHT serta CSR yang selama ini diberikan dan di kelola oleh Pemerintah Provinsi harus jelas..itu untuk kesejahteraan masyarakat, khusus nya pelayanan kesehatan itu sendiri.
Seharusnya untuk pelayanan prima dirumah sakit ada kis kis tertentu dan harus di bebaskan dari biasa , Pengantar Jenazah dari Rumah Sakit itu Wajib dilakukan Oleh Pihak Rumah Sakit Umum baik Provinsi atau Daerah Setempat apalagi ini Pasien Resmi yang diruk ke Puskesmas Seteluk ke RSUP Provinsi NTB pada hari Jum’at tanggal 4 April 2025 akibat persalinan prematur dan meningkatkan di RSUP Provinsi NTB.
kami minta kepada Direktur RSUP Provinsi NTB untuk segera memperbaiki standar pelayanan kesehatan dan memecat oknum Petugas Pelayanan serta petugas yang terlibat dalam kasus ini karena terindikasi melakukan intervensi dan menyalahi SOP pelayanan untuk Rumah Sakit Umum yang mengakibatkan citra pelayan kesehatan menjadi buruk.
Untuk itu, Lalu Ibnu Hajar Ketua Umum Ormas Sasaka Nusantara NTB menuntut Pemerintah Provinsi NTB, Dalam Hal Ini Gubernur NTB untuk Peduli Tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat, serta Harus Transparan dalam Penggunaan Anggaran Kesehatan baik dari APBN dan APBD serta Dana lain seperti DBHCHT dan CSR yang dikelola oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat.
Jangan sampai kasus ini terulang kembali, karena ini menyangkut masalah pelayanan kesehatan, ini isu dan kasus buruk yang berdampak negatif untuk pemerintah, terutama Pelayan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah.
Koresponden mktipikor.id
Usman jayadi
