TREN DEFISIT APBD KABUPATEN MELAWI,
21 maret 2025, Mktipikor berani koropsi bui menati “Potensi Maladministrasi dan Penyalahgunaan Wewenang,
Jika defisit ini terus berulang akibat target pendapatan daerah yang tidak realistis atau belanja yang tidak terkendali, maka dapat dikategorikan sebagai maladministrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Hal ini dapat melanggar UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa keputusan yang tidak cermat dan merugikan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.
“A,Hak ASN dan Potensi Sengketa Hukum,
Pemotongan TPP ASN sebesar 20% akibat defisit berulang bisa melanggar hak pegawai sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
“ASN yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan administratif atau melaporkan kasus ini ke Ombudsman RI jika ada indikasi ketidakwajaran dalam kebijakan pemotongan tersebut.
“Akuntabilitas dan Potensi KorupsiJ ika defisit besar ini terjadi akibat pengelolaan anggaran yang tidak transparan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang merugikan keuangan negara.
“Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara dapat menjadi tindak pidana korupsi.
“B. Aspek Pemerintahan,
Defisit Anggaran yang Berulang dan Meningkat,
“Pemkab Melawi telah mengalami defisit anggaran yang besar setiap tahun, menunjukkan kelemahan dalam tata kelola keuangan daerah.
“Penyebab utama defisit berulang ini antara lain:
Perencanaan pendapatan yang terlalu optimistis tanpa mempertimbangkan potensi riil.
“Belanja yang tidak terkendali, khususnya untuk program-program yang kurang prioritas.
Keterlambatan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
“Dampak Efisiensi Anggaran oleh Pemerintah Pusat Tahun 2025
Tahun 2025, Pemerintah Pusat melakukan efisiensi anggaran, termasuk pengurangan transfer dana ke daerah akibat tekanan fiskal nasional.
“Efisiensi ini semakin memperparah kondisi defisit Pemkab Melawi, yang sudah mengalami kesulitan keuangan dari tahun ke tahun.
Pemotongan anggaran ini berdampak langsung pada:
“Penundaan pembayaran utang kepada pihak ketiga.
“Pemotongan dan keterlambatan pembayaran TPP ASN.
Tertundanya proyek-proyek pembangunan di daerah.
“Lemahnya Pengawasan DPRD
DPRD memiliki tanggung jawab dalam mengawasi APBD, tetapi defisit yang terus terjadi menunjukkan bahwa pengawasan terhadap belanja daerah masih lemah.
“DPRD seharusnya:
Menekan pemerintah daerah agar menyusun APBD yang realistis.
Mengevaluasi pos-pos belanja yang tidak efektif agar tidak terus membebani anggaran daerah.
“Solusi yang Harus Ditempuh,
Perbaikan perencanaan keuangan daerah dengan menyusun APBD yang lebih realistis dan disiplin dalam pengelolaan belanja.
“Transparansi dalam pengelolaan utang kepada pihak ketiga dan mencari mekanisme pembayaran yang tidak membebani anggaran.
“Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan transfer dana tidak terganggu.
“Reformasi pendapatan daerah dengan mencari sumber PAD yang lebih berkelanjutan.
“C. Aspek Politik
Dampak terhadap Kepercayaan Publik,
“Defisit besar yang berulang, ditambah dengan efisiensi anggaran dari pusat tahun 2025, semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap Pemkab Melawi.
“Isu defisit dan pemotongan TPP ASN bisa menjadi isu politik yang merugikan pemerintahan saat ini.
“Konflik dengan ASN dan Masyarakat
ASN sebagai kelompok birokrasi yang terkena dampak pemotongan TPP dapat kehilangan motivasi kerja, yang akhirnya mempengaruhi kualitas pelayanan publik.
“Masyarakat juga akan terkena dampak karena keterlambatan proyek infrastruktur dan program sosial akibat anggaran yang dipotong.
“Jika kondisi ini tidak segera diselesaikan, maka Oposisi politik dapat menggunakan isu defisit dan pemotongan TPP sebagai senjata untuk menyerang pemerintah daerah.
“Tuntutan Transparansi dan Reformasi Anggaran,
“Publik akan menuntut agar pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dan tidak ada praktik korupsi atau pemborosan.
“Reformasi anggaran harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan masyarakat sipil, agar kebijakan keuangan lebih kredibel dan tidak membebani ASN serta masyarakat.
“Kesimpulan,
Defisit besar yang terjadi setiap tahun di Pemkab Melawi menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tahun 2025 semakin memperparah situasi, dan pada akhirnya menyebabkan pemotongan TPP ASN dan tertundanya pembayaran utang kepada pihak ketiga.
“Dari aspek hukum, kondisi ini berpotensi melanggar prinsip pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan hak-hak ASN.
“Dari aspek pemerintahan, lemahnya pengawasan terhadap APBD dan ketidakmampuan dalam mengelola pendapatan menyebabkan defisit yang terus berulang.
“Dari aspek politik, isu ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Untuk menghindari dampak yang lebih besar, pemerintah daerah harus segera melakukan reformasi perencanaan anggaran, transparansi keuangan, dan efisiensi belanja agar tidak terus mengalami krisis keuangan yang berulang.
Mktipikor kaperwil kalimatan Barat (Alamsyah)
