MKTIPIKOR.ID, TASIKMALAYA – Segenap masyarakat yang tergabung dalam ” Masyarakat peduli pendidikan kota Tasikmalaya” yang melibatkan berbagai elemen baik tokoh ulama, tokoh pemuda, dan orang tua siswa akhirnya resmi melayangkan surat tuntutan keras kepada Gubernur Jawa Barat ( Dedi Mulyadi ). setelah lama menanti janji Dedi Mulyadi untuk merealisasikan pembangunan akses jalan SMAN 11 kota Tasikmalaya yang sampai saat ini belum juga terwujud.
Berdasarkan investigasi di lapangan, polemik ini mencuat setelah janji manis Gubernur Dedi Mulyadi saat mengunjungi langsung kampus rintisan SMAN 11 di Jalan Mangin, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya pada awal Mei 2026 lalu tidak kunjung dieksekusi. Kala itu, Gubernur menginstruksikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk segera membebaskan lahan seluas 4.900 meter persegi demi membuka jalan sepanjang 350 meter bagi ratusan siswa. Namun, memasuki tahun ajaran baru per Juli 2026, janji tersebut dinilai menguap di tingkat birokrasi dan hanya menjadi slogan tanpa ada kejelasan anggaran.
Inisiatori Masyarakat Peduli Pendidikan Kota Tasikmalaya menegaskan bahwa akses jalan yang layak bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan hak konstitusional anak bangsa yang dilindungi oleh Pasal 31 UUD 1945. Ketiadaan akses utama memaksa siswa dan tenaga pengajar melintasi rute yang tidak aman, sehingga mengancam keselamatan mobilitas kegiatan belajar mengajar setiap hari.
“Pendidikan anak-anak kami tidak boleh digantung oleh janji manis birokrasi yang berbelit-belit. Kami mendesak transparansi penggunaan anggaran pembebasan lahan ini. Jangan sampai hak anak-anak kami dikorbankan atau menguap di dinas terkait,” ujar Tatang Sutarman dan Agus Afgan Inisiator aliansi dalam pernyataan resminya, Sabtu (18/07/2026).
(MK-TIPIKOR/ Edi Sahrudin)