📰 BERITA: Proyek Rehabilitasi Jalan di Tasikmalaya Diduga Bermasalah, Kualitas Pekerjaan Dipertanyakan
MKTIPIKOR.ID || Tasikmalaya, 17 Juli 2026 – Sebuah papan informasi proyek milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat, setelah hasil pekerjaan yang terlihat jauh dari spesifikasi yang tertulis.
Proyek yang dimaksud adalah Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Warung Legok – Cimanisan, Desa Barumekar Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, dengan Nomor SPK 600.1.9/1610/JATAN/2026 – 600.1.9/1821/JATAN/2026, ditandatangani pada 11 Mei 2026. Nilai proyek mencapai Rp 3.919.023.598,00, bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya, dengan pelaksana CV. Al Fakhri dan jadwal pengerjaan selama 120 hari kalender.
Namun, dokumentasi di lokasi menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Masyarakat yang memantau langsung ke lapangan menemukan kedalaman saluran dan struktur yang kurang dari standar, serta kualitas dan kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana. Fondasi yang dangkal dan material yang tampak tidak memadai dikhawatirkan membuat infrastruktur cepat rusak, bahkan sebelum masa pemeliharaan berakhir.
“Anggaran hampir 4 miliar rupiah seharusnya menghasilkan jalan dan saluran yang kokoh dan bermanfaat jangka panjang bagi warga. Tapi yang terlihat di lapangan justru sebaliknya,” ungkap warga yang menyampaikan temuan ini. “Kami menuntut transparansi dan pemeriksaan menyeluruh. Uang rakyat tidak boleh habis begitu saja untuk pekerjaan yang asal jadi.”
Temuan ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap tahapan proyek pembangunan. Melalui media sosial dan saluran aspirasi, masyarakat menuntut pihak Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya untuk segera turun ke lokasi, melakukan verifikasi, dan memberikan penjelasan publik.
Masyarakat juga mengingatkan: Berani Korupsi, Bui Menanti! Setiap penyimpangan, ketidaksesuaian spesifikasi hingga dugaan kerugian negara harus ditindaklanjuti dengan tegas. Kita akan terus mengawal agar pembangunan benar-benar berkualitas dan berkeadilan, bukan sekadar angka di atas kertas. red!!
Pembangunan pengawasan masyarakat
