KPK PERDALAM PENYIDIKAN DUGAAN KORUPSI PROYEK PEMKAB PEMALANG
PEMALANG, Mktipikor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas dan memperdalam rangkaian penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Langkah ini disusul dengan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar tim penyidik pada Selasa malam, 28 Juli 2026, yang menjerat langsung Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro .
Penangkapan ini dikonfirmasi Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, yang menyatakan operasi tersebut tercatat sebagai OTT ke-18 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026 . “Benar, tim kami telah melakukan penindakan dan mengamankan Bupati Pemalang beserta sejumlah pihak terkait,” ujar Fitroh secara singkat namun tegas, Rabu (29/7/2026) .
Dalam penyidikan yang berjalan cepat ini, tim penyidik juga melakukan penyegelan terhadap sejumlah lokasi vital guna mengamankan barang bukti. Antara lain ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang, serta dua unit rumah di kawasan Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo yang diduga milik pihak terkait proyek. Dugaan sementara mengarah pada penyimpangan pengelolaan proyek infrastruktur serta praktik pemberian keuntungan yang tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa daerah.
Ironisnya, peristiwa ini terjadi tak lama setelah Anom Widiyantoro dan jajarannya menghadiri undangan KPK pada Juni 2025 untuk berkomitmen bersama mencegah korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, sekaligus belajar dari kasus serupa yang menjerat Bupati sebelumnya . KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam sesuai KUHAP untuk menetapkan status hukum para pihak yang diamankan, serta mendalami dugaan keterlibatan pejabat lain, penyedia jasa, hingga pihak yang diduga menerima keuntungan di luar ketentuan hukum .
Saat ini penyidikan masih berlangsung intens, tim penyidik terus memeriksa saksi, menyita dokumen penting, serta mengumpulkan alat bukti yang sah untuk memastikan perkara ini terungkap seutuhnya tanpa pandang bulu. KPK menegaskan penindakan ini adalah bukti keseriusan membersihkan birokrasi dari praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan hak masyarakat atas pelayanan publik yang layak.
Perkembangan selanjutnya akan terus dipantau dan dilaporkan secara berimbang demi kepentingan keadilan dan transparansi informasi publik.
Amad Ma’muri
