Mktipikor.id||POSO – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Poso menuai sorotan tajam dan kritik keras terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Di Kecamatan Lage saja, sedikitnya dua desa—yakni Desa Malei Lage dan Desa Tampemadoro—dilaporkan mengalami kendala serius saat pemungutan suara berlangsung pada Kamis (19/11/2026).
Kesalahan paling fatal terjadi di Desa Malei Lage. Proses pemilihan di desa ini akhirnya dibatalkan setelah 1.017 lembar surat suara yang telah tercoblos dinyatakan tidak sah. Masalah bermula dari ketidaksesuaian identitas dan foto para kandidat pada surat suara:
●Calon Nomor Urut 01: Foto dan nama Hairun Kanya, S.Sos. berganti menjadi nama Lisbet Pasaribu.
●Calon Nomor Urut 03: Nama Ferdinad Herrvs tertukar dengan nama orang lain.
●Calon Nomor Urut 04: Nama Jandes Salindapen berganti dengan nama orang Frangki Topuko.
Situasi sempat memanas dan menggantung ketika warga harus menunggu kepastian dari pihak Dinas PMD dan camat hingga pukul 20.24 WITA. Setelah keputusan pembatalan resmi dikeluarkan, warga akhirnya membubarkan diri dengan kekecewaan.
Warga Malei Lage menilai insiden ini sebagai bentuk kelalaian serius dari pihak penyelenggara teknis di tingkat kabupaten, khususnya Dinas PMD. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas kerugian waktu dan materi karena telah meluangkan waktu seharian penuh demi menyukseskan pesta demokrasi desa. Tak berhenti di situ, warga juga mendesak Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM, agar segera mencopot Kepala Dinas PMD yang dinilai lalai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Sementara itu, keluhan juga datang dari Desa Tampemadoro. Warga melaporkan adanya ratusan surat suara yang dinyatakan rusak atau tidak sah akibat coblosan ganda (disebutkan sebanyak 202 lembar tercoblos ganda terkait surat suara tidak sah/rusak). Warga menduga persoalan ini dipicu oleh kurang maksimalnya sosialisasi tata cara pencoblosan, sehingga sejumlah pemilih lansia menusuk surat suara saat posisi kertas belum terbuka sempurna.
Hingga berita ini disusun, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Poso, Eske Yuniel Rahmanto Sonora, S.H., belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan media melalui pesan WhatsApp pada Jumat (20/11/2026) terpantau telah terbaca, namun belum berbalas. Sementara panggilan telepon ke nomor pribadinya pada Sabtu (21/11/2026) juga belum direspons. Hingga berita naik cetak, hak jawab dari pihak Kadis PMD Poso masih dinantikan.Pungkasnya”(Arwis)






