Mktipikor.id||POSO – Ketegasan DPRD Kabupaten Poso dalam merespons insiden maut Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) mencapai titik didih. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Poso, Sesi Kristina Dharmawati Mapeda, S.H., M.H., yang mewakili Ketua DPRD Poso, berubah menjadi ajang ultimatum terbuka bagi aparat penegak hukum (APH).
RDPU yang turut dihadiri oleh jajaran Polres Poso, Kodim, Pemda, dan Dinas Kehutanan ini digelar menyusul kecelakaan tambang ilegal yang menewaskan dua warga asal Sulawesi Utara (Sulut) serta melukai dua lainnya yang kini masih berjuang dalam perawatan medis.
Mewakili jeritan dan tuntutan warga Lore, Sesi Kristina mengeluarkan instruksi tanpa kompromi: tutup dan hentikan seluruh aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Poso sekarang juga!
“Aktivitas PETI terbukti merusak ekosistem hutan, membahayakan kesehatan masyarakat, dan terus merenggut nyawa. Negara harus hadir untuk menertibkan, menindak tegas oknum di baliknya, dan mengembalikan keamanan serta kelestarian alam Poso,” seru Sesi dengan nada berapi-api.
Ultimatum Keras: Pasang Police Line Paten & Sikat Pemodal Luar!
Tak hanya sekadar mendesak penutupan secara lisan, Sesi secara spesifik meminta pihak Polres Poso untuk segera bergerak cepat di lapangan dengan memasang police line (garis polisi) secara paten di lokasi tambang. Langkah ini dinilai krusial agar publik melihat secara nyata bahwa aktivitas ilegal tersebut benar-benar dihentikan total dan tidak ada aktivitas kucing-kucingan.
Lebih lanjut, Sesi juga menuntut agar APH bertindak garang dan tidak tumpul ke atas. Ia mendesak pengusutan tuntas terhadap investor ilegal asal luar daerah yang menjadi otak di balik operasional tambang maut tersebut tanpa pandang bulu.
Ancaman Ekstrem: “Kalau Polres Lema, Kami Lapor ke Polda! Kalau Polda Lambat, Kami Seret ke Kapolri!”
Pernyataan paling panas dalam RDPU tersebut adalah sikap tegas DPRD Poso yang tidak main-main dalam mengawal keadilan bagi para korban. Sesi dengan tegas memperingatkan rantai penegakan hukum agar tidak coba-coba bermain-main dalam menangani kasus ini.
“Jika tidak ada penyelesaian hukum secara tegas di Polres, kami akan naik ke Polda! Sebaliknya, jika ada hambatan penyelesaian di Polda Sulteng, kami akan tindak lanjuti membawa persoalan ini ke tingkat tinggi yaitu Kapolri, agar persoalan ini bisa ditindak tegas tanpa pandang bulu, siapa yang terlibat harus dihukum!” ancam Sesi dengan nada tegas.
Pernyataan keras ini langsung menjadi sorotan tajam publik Poso dan Sulawesi Tengah. Bola panas kini sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum: akankah para mafia dan investor ilegal dibongkar hingga tuntas, ataukah ancaman dari DPRD Poso ini akan memaksa mereka bergerak cepat sebelum kasus ini meledak di tingkat nasional?.Pungkasnya”Sesi(Arwis)
