Mktipikor.Id||MEKO-PABAR. — Program pembibitan kebun rakyat yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrat melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDAS-RH) Palu Poso di Desa Meko terancam berujung skandal. Program senilai Rp100 juta dari APBN yang dikelola Kelompok Tani Alam Lestari ini dilaporkan mengalami kegagalan total setelah puluhan ribu bibit tanaman mati kekeringan.

Berdasarkan data yang dihimpun, program tersebut mencakup pembibitan budidaya dari biji dengan rincian:
Durian: 15.000 pohon
Kakao: 10.000 pohon
Alpokat: 2.000 pohon
Kemiri: 3.000 pohon
Antara Dugaan Kelalaian dan Dampak El Nino.
Di satu sisi, sorotan tajam datang dari warga sekitar. Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kematian massal bibit tersebut diduga kuat akibat kelalaian dalam proses pemeliharaan.
“Tanaman mati kekeringan karena kepanasan akibat kurangnya asupan air, sementara lokasi pembibitan berada di areal pemukiman warga yang sebenarnya masih sangat mudah mengakses sumber air,” ujar sumber tersebut.
Namun, pembelaan datang dari pengurus kelompok tani. Gran selaku perwakilan Ketua Kelompok Tani Gran Modjanggo di wilayah Meko, berdalih bahwa kegagalan ini dipicu oleh faktor alam, yakni hantaman fenomena El Nino serta cuaca ekstrem yang tidak menentu.
Menurut Gran, untuk menyiasati kekurangan pasokan air harian yang membuat sumur dan sistem irigasi warga tak lagi memadai, para petani sempat berupaya melakukan langkah penanganan darurat secara mandiri.
Aliran Dana APBN Rp100 Juta dan Strategi Darurat.
Terkait penggunaan anggaran negara senilai Rp100 juta, pihak pengelola menjelaskan bahwa pencairan dana dilakukan secara bertahap. Dari total pagu anggaran, pencairan telah dilakukan beberapa kali dan menyisakan sekitar Rp39 juta yang belum cair.
Dana tersebut diakui tidak hanya dialokasikan untuk pengadaan bibit, tetapi juga untuk pembelian polibag serta tanah yang didatangkan langsung dari kawasan sungai dengan biaya Rp600 ribu per ret.
Menanggapi adanya temuan dari tim pemeriksa lapangan terkait tenggat waktu pelaksanaan yang jatuh pada bulan Desember serta dugaan ketidaksesuaian penyediaan bibit unggul, pihak kelompok tani memberikan klarifikasi tegas. Mereka mengklaim bahwa instruksi pada tahap ketiga memang mengharuskan mereka memaksimalkan pembelian bibit siap tanam menggunakan sisa dana cair. Langkah ini dinilai lebih rasional ketimbang memaksakan pembibitan dari biji di tengah amukan cuaca ekstrem yang berisiko tinggi gagal total.
Harapan Petani di Tengah Tekanan.
Pihak kelompok tani bersama warga—yang sebagian besar merupakan petani pendatang dan sangat bergantung pada musim—berharap instansi berwenang dan pihak terkait dapat turun tangan melakukan kajian serta evaluasi secara objektif di lapangan.
Ke depan, para petani berkomitmen untuk terus membuka ruang koordinasi demi mencari solusi terbaik bagi pemulihan sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Meko, di tengah ancaman perubahan iklim yang kian nyata.Pungkasnya”(Arwis)






