DEFISIT ANGGARAN MENGHAMBAT KINERJA DINAS KOMINFOSANDI KABUPATEN POSO
MK-TIPIKOR.ID || POSO, SULAWESI TENGAH – Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosandi) Kabupaten Poso, sebagai perangkat daerah yang memegang kendali urusan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik, dilaporkan mengalami defisit anggaran yang berulang dan cukup serius dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dikhawatirkan semakin memperlambat laju digitalisasi pemerintahan serta menurunkan kualitas layanan publik di wilayah tersebut.
Sebagai garda terdepan pengelolaan sistem informasi pemerintahan, Diskominfosandi Kabupaten Poso memikul beban tugas yang sangat berat, mulai dari pengelolaan infrastruktur teknologi, pengamanan data negara, hingga penyediaan informasi publik yang transparan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan alokasi anggaran yang diterima dinas tersebut jauh dari mencukupi untuk menutupi kebutuhan operasional maupun pengembangan jangka panjang.
Dampak Langsung Terasa di Berbagai Sektor
Defisit anggaran ini berdampak nyata pada seluruh aspek kinerja dinas:
– Pemeliharaan infrastruktur terganggu — Jaringan komunikasi, server, dan perangkat keras sering mengalami kendala namun tertunda penanganannya karena keterbatasan dana.
– Pelayanan publik tidak optimal — Akses informasi, data statistik daerah, dan layanan berbasis online menjadi lambat atau bahkan tidak tersedia.
– Digitalisasi tertunda — Rencana pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan literasi digital masyarakat terhenti di tengah jalan.
– Pengamanan data terancam — Keterbatasan sarana persandian membahayakan keamanan data dan komunikasi internal pemerintah daerah.
Akar Masalah yang Mengemuka
Sumber masalah yang teridentifikasi antara lain: alokasi anggaran yang tidak sebanding dengan beban tugas dan kebutuhan riil operasional, realisasi pendapatan asli daerah serta transfer pusat yang belum mencukupi, serta belum adanya perencanaan anggaran jangka panjang yang stabil.
Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan pemerhati tata kelola pemerintahan. Pasalnya, keterbatasan dana berpotensi menghambat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Seruan Perbaikan
Berbagai pihak berharap pemerintah daerah Kabupaten Poso segera mengevaluasi dan menyesuaikan alokasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan nyata Diskominfosandi. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis digital di Kabupaten Poso sulit untuk diwujudkan.
“Transparansi dan pelayanan publik yang baik tidak bisa berdiri tanpa dukungan infrastruktur dan dana yang memadai. Defisit anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan pelayanan yang tertunda bagi masyarakat.”
Redaksi: MK-TIPIKOR
Jurnalis: Iwan Gunawan
