Mktipikor.id||POSO — Kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, kembali berdarah. Di balik lebatnya hutan lindung yang seharusnya menjadi paru-paru dunia, kubparan maut bernama Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dongi-Dongi terus merenggut nyawa demi kilau emas semu.
Suara keras dan penuh keprihatinan kini datang dari jantung legislatif daerah. Wakil Ketua I DPRD Poso, Sesi Kristina Dharmawati Mapeda, S.H., M.H., melontarkan kecaman dan seruan tegas agar aktivitas ilegal ini dihentikan secara total tanpa kompromi.
Bukan tanpa alasan. Tragedi kemanusiaan di Dongi-Dongi telah mencapai titik nadir yang mengoyak nurani. Puluhan nyawa penambang tradisional dilaporkan tewas terkubur hidup-hidup, sementara hingga kini, sekitar 30-an jiwa lainnya masih tertimbun di dalam perut bumi, menunggu proses evakuasi yang terus berpacu dengan waktu menggunakan alat berat ekskavator dan tenaga manual.
Nyawa manusia dan kelestarian alam tidak boleh dikorbankan demi keuntungan ekonomi segelintir pihak dalam aktivitas pertambangan yang melanggar hukum. Kita butuh keseriusan luar biasa untuk menangani perkara PETI ini,” tegas Sesi dengan nada bergetar namun penuh ketegasan, Rabu (4/11/2026).
Ekonomi Instan, Ancaman Nyata.
Sesi mengakui bahwa sektor pertambangan liar ini selama bertahun-tahun telah menjadi tumpuan ekonomi instan bagi sebagian warga yang terimpit kebutuhan hidup. Namun, ia menekankan bahwa negara tidak boleh kalah oleh pembiaran yang sistematis.
Bukan hanya soal korban jiwa yang berjatuhan akibat longsor dan runtuhnya lubang tambang, ancaman ekologis di kawasan penyangga ini juga telah berada di ambang darurat total:
●Pencemaran Merkuri: Aliran air bersih di sekitar kawasan tercemar berat oleh bahan kimia berbahaya, mengancam kesehatan jangka panjang masyarakat luas.
●Kerusakan Lingkungan Parah: Hutan lindung yang kaya akan keanekaragaman hayati porak-poranda akibat mobilisasi alat berat secara ilegal.
Desakan Tindakan Tegas & Solusi Nyata.
Menghadapi skala kerusakan dan deretan korban jiwa yang terus bertambah, srikandi Partai Golkar ini mendesak pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum (APH) untuk tidak lagi bersikap setengah hati. Ada tiga poin krusial yang dituntut segera direalisasikan:
1.Penutupan Total: Menghentikan dan menutup secara permanen seluruh aktivitas penambangan ilegal di kawasan Dongi-Dongi.
2.Sikat Aktor Intelektual: Menindak tegas dan menyeret para pemodal serta aktor intelektual di balik penyelundupan alat berat dan pasokan bahan kimia berbahaya.
3Solusi Mata Pencaharian Alternatif: Pemerintah wajib hadir memberikan jalan keluar ekonomi yang aman, produktif, dan legal bagi masyarakat setempat agar tidak kembali menggantungkan hidup pada maut di lubang tambang.
Tragedi Dongi-Dongi kini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan alarm keras krisis kemanusiaan di tanah Sulawesi Tengah. Pertanyaannya kini: sampai kapan perut bumi Dongi-Dongi harus terus menelan korban jiwa di atas penderitaan rakyat?…Pungkasnya”(Arwis)
