MK‑TIPIKOR ID || TASIKMALAYA – Polemik proyek revitalisasi SMP N 2 Jatiwaras semakin panas setelah terungkap adanya surat pesanan offline (MOU) tanggal 10 Oktober 2026 yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah SMP N 2 Jatiwaras atas nama Moh Natsir S.Pd kepada CV King Baja Sakti untuk pekerjaan revitalisasi sekolah, meliputi kuda‑kuda atap, pintu‑jendela serta plafon / platon.
Berdasarkan bukti dokumen surat pesanan offline yang diterima redaksi, dokumen tersebut sudah sah tertanda tangan dan memiliki kekuatan komitmen antara pihak sekolah dengan CV King Baja Sakti. Namun, tiba‑tiba beredar pesan WhatsApp hasil rapat P2SP yang memutuskan pembatalan dokumen tersebut dengan alasan dana revitalisasi belum cair, padahal komitmen MOU sudah disepakati kedua belah pihak.
Inilah yang menjadi titik api sengketa:
Pembatalan sepihak melalui chat WhatsApp tanpa surat pembatalan resmi tertulis membuat CV King Baja Sakti selaku calon pelaksana merasa dirugikan. Sebab perusahaan sudah menaruh harapan, tenaga, dan biaya persiapan mengandalkan surat pesanan yang sudah ditandatangani. Jika pembatalan sepihak itu tetap dipaksakan, maka pintu jalur hukum untuk menuntut ganti rugi terbuka lebar.
Tim MK‑TIPIKOR mencatat polemik ini makin mencurigakan lantaran nilai proyek revitalisasi mencapai Rp1,6 Miliar dengan 70 % senilai Rp1,12 Miliar sudah masuk rekening meskipun belum dapat dicairkan.
Redaksi mempertanyakan siapa yang berwenang membatalkan MOU yang sudah ditandatangani, apakah P2SP berhak membatalkan komitmen tertulis sekolah hanya lewat pesan WA, dan apakah seluruh proses pengadaan revitalisasi ini sudah berjalan sesuai aturan dinas pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
Redaksi mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, P2SP, Komite Sekolah, Kepala Sekolah SMP N 2 Jatiwaras untuk segera mengeluarkan surat keputusan pembatalan secara tertulis beserta dasar hukumnya, bukan hanya mengandalkan pesan chat WhatsApp. Jangan sampai komitmen tertulis yang sudah disepakati dihancurkan hanya lewat rapat lisan, sehingga menimbulkan gugatan hukum yang merugikan anggaran negara dan merusak akuntabilitas dana revitalisasi sekolah.
Redaksi juga meminta konfirmasi resmi dari CV King Baja Sakti apakah benar akan menempuh jalur hukum, serta meminta penjelasan rincian status dana Rp1,12 Miliar yang sudah masuk rekening namun belum dicairkan. Pihak‑pihak terkait masih diberi ruang klarifikasi untuk meluruskan fakta‑fakta sebelum sengketa hukum benar‑benar meletup.
Klarifikasi Redaksi:
Berita ini berdasarkan dokumen surat pesanan offline tanggal 10 Oktober 2026, screenshot chat WA rapat P2SP, serta dugaan adanya pembatalan sepihak. Redaksi masih menunggu konfirmasi resmi tertulis dari Kepala Sekolah, P2SP, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, maupun CV King Baja Sakti untuk memverifikasi status MOU, nilai pagu anggaran Rp1,6 Miliar, posisi dana Rp1,12 Miliar, serta niat menempuh jalur hukum. Redaksi akan melakukan koreksi pemberitaan apabila terdapat bukti tertulis yang membantah fakta‑fakta dalam laporan ini. Nilai anggaran Rp1.6 Milyar keterangan pihak sekolah sewaktu kompirmasi yang di hadiri, kepala sekolah, Komite sekolah dan bendahara sekolah. Iwan Gunawan
(Redaksi MK‑TIPIKOR)
