Rp100 Juta Irigasi Tersier Diduga Berkualitas Rendah: Dugaan Korupsi Membumi, Pihak Terkait Menghindar. Desa Mertajaya Kecamatan Bojongasih

Berdasarkan nomor kontrak 32.06.08.OPJIT/Kpts/PPK.2.9.1/SPK/06/2026 tanggal 5 Juni 2026

Rp100 Juta Irigasi Tersier Diduga Berkualitas Rendah: Dugaan Korupsi Membumi, Pihak Terkait Menghindar

MK-TIPIKOR || TASIKMALAYA – Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) yang dikerjakan secara swakelola oleh Kelompok Tani Harapan Mukti II di Desa Mertajaya, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, kini memunculkan dugaan kuat penyalahgunaan anggaran. Dengan dana APBN Tahun 2026 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), hasil fisik bangunan dinilai jauh dari spesifikasi dan memprihatinkan.

Berdasarkan nomor kontrak 32.06.08.OPJIT/Kpts/PPK.2.9.1/SPK/06/2026 tanggal 5 Juni 2026, pelaksanaan dikerjakan secara swakelola dengan pendampingan teknis Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas I Bandung – Kementerian Pertanian. Namun pantauan awak media di lokasi menunjukkan sejumlah ketidaksesuaian mencolok: beton berkwalitas rendah, permukaan tidak padat, sambungan kasar dan berantakan, serta penggunaan bahan yang diragukan mutunya. Pekerjaan terlihat asal jadi dan berpotensi cepat rusak, padahal anggaran yang digelontorkan terbilang besar.

 

Pihak Pengelola Belum Memberikan Keterangan

Hingga berita ini dipublikasikan, Harun selaku pengelola Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) belum memberikan keterangan apa pun terkait dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut.

Sementara itu, Endang selaku Ketua Kelompok Tani Harapan Mukti II saat dikonfirmasi menyatakan:

“Kami hanya sebagai penerima manfaat. Segala sesuatunya dikuasai penuh oleh UPKK Harun,” tandasnya tegas.

Kepala Desa Mertajaya Minta Tunda Publikasi

Di tempat terpisah, saat diwawancarai di Kantor Pemerintahan Desa Mertajaya, Agus, Kepala Desa meminta agar berita ini tidak dipublikasikan terlebih dahulu. “Mohon jangan dipublikasikan dulu, saya hendak berkoordinasi dengan UPKK Harun agar persoalan ini dapat diselesaikan dan dikoordinasikan dengan baik,” ungkapnya.

 

Pihak BPP Tidak Ditemukan

Upaya konfirmasi kepada pihak terkait juga menemui jalan buntu. Andriana dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bojongasih tidak ditemukan di kantor saat awak media mendatangi tempatnya.Guna komfirmasi terkait pengawasan nya.

 

Dugaan Korupsi Menguat, Dinas Terkait Diminta Sidak Lapangan

Dengan serangkaian jawaban yang tidak memuaskan dan ketiadaan keterangan dari pihak yang menguasai pelaksanaan kegiatan, dugaan penyalahgunaan anggaran dan korupsi semakin menguat. Masyarakat mengharapkan Dinas terkait segera turun tangan dan melakukan inspeksi mendadak ke lokasi, guna memeriksa dan memastikan keberadaan serta kwalitas pengerjaan rehabilitasi irigasi tersebut secara transparan.

 

Jangan sampai uang negara yang seharusnya membawa manfaat bagi kesejahteraan petani justru dirugikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Apabila terbukti ada pelanggaran dan dugaan korupsi, diharapkan dijatuhkan sanksi dan tindakan tegas tanpa pandang bulu, guna menegakkan keadilan dan mencegah kerugian keuangan negara yang berulang.

MK-TIPIKOR — Berani Korupsi, Bui Menanti. Pewarta –iwan gunawan–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *