MKTIPIKOR ID || OGAN ILIR — Konflik agraria yang melibatkan PT Bumi Rambang Kerama Jaya (PT BRK) dengan masyarakat penunjang di empat desa—Desa Ulak Segara, Desa Seri Kembang, Desa Muara Kuang, dan Desa Suka Cinta—Kecamatan Rambang Kuang, Dan kecamatan muara kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kini memasuki babak baru yang semakin memanas. Masyarakat adat bersatu menuntut pengembalian hak atas tanah ulayat yang disinyalir dikuasai secara melawan hukum selama puluhan tahun.
Berdasarkan kesaksian para sesepuh desa setempat, yakni SRN dan SR—yang dulunya merupakan anggota tim pembukaan lahan PT BRK—perusahaan tersebut menggarap lahan warga sejak tahun 1986 tanpa melalui prosedur pelepasan hak yang sah. Kesaksian bersejarah tersebut mengungkap praktik curang di masa lalu: PT BRK diduga hanya membeli lahan seluas 5 hektar, namun menggarap hingga 15 sampai 25 hektar. Proses penggarapan lahan tersebut bahkan kerap dilakukan pada malam hari menggunakan alat berat.
Masyarakat saat itu terpaksa menerima ganti rugi yang tidak layak lantaran kebun dan tanaman mereka sudah terlanjur dirosak oleh alat berat perusahaan. Bahkan, lahan Tanah Kas Desa (PPKR) milik Desa Ulak Segara baru diganti rugi pada tahun 2012 setelah puluhan tahun dikuasai.
Kejanggalan Data HGU dan Hasil Mediasi
Eskalasi konflik meningkat setelah diketahui bahwa pemilik lama PT BRK menjual aset perusahaan kepada pihak lain. Mendengar informasi transaksi tersebut, masyarakat empat desa bergerak menyatukan barisan untuk melakukan gugatan terhadap pemilik lama PT BRK.
Mediasi yang telah dilangsungkan sebanyak dua kali di Kantor Camat Rambang Kuang justru menyingkap sejumlah kejanggalan serius:
Legalitas Surat Jual Beli: Tim masyarakat Desa Ulak Segara menemukan ketidakjelasan pada dokumen legalitas jual beli yang ditunjukkan oleh pihak perusahaan.
Discrepansi Luas HGU: Pihak PT BRK mengklaim memiliki Hak Guna Usaha (HGU) bernomor 004 dan 005 yang diterbitkan pada tahun 2012 dengan total luas mencapai lebih dari 4.000 hektar (di mana 739 hektar di antaranya diklaim berada di wilayah Ulak Segara). Namun, data resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat total luas kedua HGU tersebut hanya sekitar 2.500 hektar.
Selisih angka yang signifikan ini memicu tanda tanya besar. Masyarakat menuntut dilakukan pengukuran ulang lahan secara transparan untuk memastikan batas dan luas wilayah Ulak Segara yang dikuasai PT BRK. Namun, tuntutan pengukuran ulang tersebut ditolak oleh pihak perusahaan.
Pembangkangan Lapangan dan Eskalasi Aksi
Masyarakat Ulak Segara telah melayangkan surat penghentian aktivitas secara resmi dan menyampaikan larangan secara langsung dalam forum mediasi agar PT BRK tidak beroperasi di wilayah sengketa. Kendati sempat terhenti akibat penolakan warga saat membuat kanal di dekat Jalan Lintas Ulak Segara, perusahaan disinyalir tetap melanjutkan penggalian kanal secara diam-diam dari lokasi belakang di perbatasan Ulak Segara – Kuang Dalam.
Atas tindakan tersebut, Aliansi Pejuang Tani Adat Ulak Segara Bersatu kembali menyambangi kantor PT BRK pada tanggal 9 November 2026 untuk menyerahkan surat keberatan dan penghentian kegiatan secara tegas.
Ketua Aliansi Pejuang Tani Adat Ulak Segara Bersatu menegaskan bahwa warga tidak akan tinggal diam dan mendesak jajaran pemerintah daerah hingga pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan penyerobotan hak adat ini.
Surat Terbuka
SURAT TERBUKA KHUSUS
Hal: Permohonan Perlindungan Hukum, Keadilan Agraria, dan Pengukuran Ulang Lahan Sengketa PT Bumi Rambang Kerama Jaya (PT BRK) di Kabupaten Ogan Ilir
Kepada Yth.
1. Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto
2. Bapak Anggota DPR RI
3. Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru
4. Bapak Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia / Kantah BPN Ogan Ilir
Di Tempat.
Dengan hormat,
Kami atas nama Aliansi Pejuang Tani Adat Ulak Segara Bersatu, mewakili masyarakat dari empat desa (Desa Ulak Segara, Desa Seri Kembang, Desa Muara Kuang, dan Desa Suka Cinta, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan), menyampaikan permohonan keadilan secara terbuka terkait sengketa lahan adat yang telah berlangsung sejak tahun 1986.
Selama puluhan tahun, masyarakat kami hidup dalam perlakuan tidak adil akibat penggarapan lahan oleh PT Bumi Rambang Kerama Jaya (PT BRK) yang diduga kuat dilakukan secara melawan hukum dan tanpa pelepasan hak adat yang sah. Berdasarkan keterangan para sesepuh desa yang dahulu menjadi tim pembukaan lahan, PT BRK beroperasi mematok lahan hingga 15–25 hektar padahal ganti rugi yang diselesaikan hanya setara 5 hektar, dengan moda penggarapan di malam hari serta intimidasi fisik terhadap kebun milik warga.
Saat ini, situasi di lapangan semakin memanas seiring adanya penjualan aset PT BRK kepada pihak lain dan ditemukannya berbagai kejanggalan dalam data legalitas:
1. Pihak PT BRK mengklaim memegang HGU No. 004 dan 005 (terbit tahun 2012) dengan total luas mencapai 4.000+ Hektar (klaim 739 Hektar di Ulak Segara).
2. Data dari BPN mencatat total luas kedua HGU tersebut hanya 2.500 Hektar. Terdapat selisih luas lahan yang sangat masif dan memicu dugaan penguasaan lahan di luar batas HGU resmi.
3. Penolakan PT BRK terhadap permintaan pengukuran ulang lahan secara terbuka dan independen.
4. Perusahaan tetap beraktivitas membuat kanal dan menggarap lahan di batas wilayah Ulak Segara – Kuang Dalam meskipun telah dikirimkan surat keberatan resmi serta peringatan langsung dari aliansi warga pada tanggal 9 November 2026.
Melalui Surat Terbuka ini, kami memohon dengan sangat kepada:
Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan cita-cita reformasi agraria dan melindungi rakyat kecil dari praktik penguasaan tanah secara ilegal oleh oknum korporasi.
Bapak Gubernur Sumsel dan Bapak Bupati Ogan Ilir untuk menindaklanjuti ketegangan sosial ini sebelum menimbulkan konflik fisik di lapangan.
BPN dan DPR RI untuk segera menerjunkan tim independen guna melakukan pengukuran ulang seluruh wilayah HGU PT BRK serta membekukan aktivitas operasional PT BRK di wilayah sengketa sampai batas wilayah adat klir dan transparan.
Demikian Surat Terbuka ini kami sampaikan dengan harapan besar akan lahirnya keadilan bagi masyarakat adat Desa Ulak Segara dan sekitarnya.
Hormat Kami,
Aliansi Pejuang Tani Adat Ulak Segara Bersatu
(Masyarakat Desa Ulak Segara, Seri Kembang, Muara Kuang, dan Suka Cinta, ( TASRIN)
