Bukan Pencitraan Digital, Gubernur Sulteng Anwar Hafid Bebaskan Biaya Kuliah 23 Ribu Mahasiswa Lewat Program “Berani Cerdas

Anwar Hafid Tebas Hambatan Biaya Pendidikan Lewat APBD Rp351 Miliar"

Mktipikor.id||PALU, SULTENG — Di tengah maraknya gaya kepemimpinan berbasis konten media sosial dan pencitraan digital, Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Anwar Hafid justru menunjukkan gaya kepemimpinan senyap yang berfokus pada hasil nyata. Melalui program unggulan “Berani Cerdas”, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara konsisten meruntuhkan hambatan biaya pendidikan tinggi bagi puluhan ribu anak muda di wilayahnya.

 

Sejak diluncurkan pada April 2025, program Berani Cerdas telah menyalurkan bantuan kuliah gratis tanpa syarat berbelit bagi 23.568 mahasiswa di Sulawesi Tengah. Setiap mahasiswa menerima alokasi bantuan sebesar Rp4 juta per semester. Mengawali komitmen tersebut dengan anggaran Rp84,93 miliar pada APBD 2025, Pemprov Sulteng melonjakkan anggarannya secara drastis menjadi Rp351 miliar pada tahun 2026 guna mencakup jenjang pendidikan S1, S2, hingga S3.

 

Rekam Jejak Panjang dari Akar Rumput

Keberanian mengambil kebijakan anggaran berskala besar ini lahir dari rekam jejak birokrasi Anwar Hafid yang ditempa dari bawah. Memulai karier sebagai Kepala Desa Rantebala pada 1992 di usia 22 tahun, ia meniti tangga birokrasi sebagai Sekcam, Camat Towuti, Camat Nuha, Kabag Pemerintahan Luwu Timur, hingga menjabat Bupati Morowali selama dua periode (2007–2018). Di Morowali, ia sukses menekan angka kemiskinan dari 27% menjadi 13%, sebelum akhirnya terpilih menjadi Anggota DPR RI (2019–2024).

 

“Pemimpin itu seperti air, bukan seperti kaca. Kaca butuh cahaya agar terlihat, sedangkan air tidak perlu terlihat tetapi kehadirannya dirasakan, mengalir ke tempat yang paling rendah dan memberi kehidupan pada akar yang paling haus,” ungkap filosofi kepemimpinan yang dibawanya.

 

Menerjemahkan Konstitusi dalam APBD.

 

Bagi putra daerah kelahiran Wosu, Morowali (14 Agustus 1969) ini, program Berani Cerdas bukan sekadar jualan politik, melainkan penerjemahan langsung amanat Pembukaan UUD 1945 untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Tanpa menuntut syarat IPK yang mencekik atau birokrasi rekomendasi yang rumit, bantuan ini dikirimkan langsung untuk memastikan tidak ada anak Sulawesi Tengah yang terputus kuliahnya karena alasan biaya.

 

Kehadiran program ini membuktikan bahwa keberhasilan pembangunan di Sulawesi Tengah hari ini tidak diukur dari seberapa viral video di media sosial, melainkan dari hadirnya masa depan yang pasti bagi generasi muda di ruang-ruang kuliah.Pungkasnya”(Arwis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *