INVESTIGASI: MK-TIPIKOR
ADMIN: REDAKSI
VAGE : NASIONAL
DUGAAN PENGATURAN PROYEK APBD PASER 2021 — ANGKA RP75 MILIAR DIKLAIM MENJADI RP7,5 MILIAR
MK-TIPIKOR.ID || Paser, 15 September 2026 — Penelusuran mendalam terkait dugaan ketidakberesan proyek APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 mengungkap adanya perbedaan nilai anggaran yang mencolok. Angka yang sempat disebut mencapai Rp75 miliar, kini tertelusur sekitar Rp7,5 miliar. Selisih sepuluh kali lipat ini menjadi salah satu hal utama yang harus diverifikasi melalui dokumen resmi anggaran dan kontrak kerja.
Dugaan Keterkaitan Pihak
Penelusuran memunculkan dugaan keterlibatan sejumlah pihak:
– Seorang Sekretaris DPC Partai Politik
– Oknum berinisial AK
– Seorang Anggota DPRD Provinsi yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan Ketua DPRD Kabupaten Paser
Dugaan ini memuat setelah beredarnya foto pertemuan, tangkapan layar percakapan WhatsApp, serta tabel Pembagian paket pekerjaan yang diduga berkaitan dengan pembahasan proyek, Pembagian tugas, dan penetapan nilai anggaran.
Tim investigasi menegaskan: materi tersebut belum dinyatakan sebagai bukti yang sah secara hukum — masih memerlukan verifikasi keaslian, konteks, dan keterlibatan masing-masing pihak.
Hasil Penelusuran LPSE & Lapangan
– Penelusuran LPSE Kabupaten Paser belum menemukan judul paket yang sesuai dengan tabel yang beredar
– Pengecekan lapangan menemukan pekerjaan jalan semenisasi ±300 meter, namun nilai anggaran, volume, lokasi, dan keterkaitannya dengan proyek yang ditelusuri belum dapat dipastikan
– Warga menyebutkan adanya keterkaitan dengan Ketua DPRD Kabupaten Paser — keterangan ini belum dikonfirmasi langsung kepada pihak yang bersangkutan
Pertanyaan yang Belum Terjawab
– Apakah proyek bernilai Rp7,5 miliar itu satu paket utuh atau terpecah di beberapa desa?
– Bagaimana alur perencanaan → penganggaran → pengadaan → penetapan pelaksana → pelaksanaan → pembayaran?
– Apakah ada hubungan pengaruh antar pihak yang diduga terlibat dalam proses tersebut?
Kejaksaan Negeri Paser Siap Terima Laporan
Tim telah berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Paser:
“Kami menyarankan investigasi terus berjalan untuk menguak kasus ini seterang-terangnya. Kami siap menunggu jika ada laporan dari masyarakat.”
— Nando, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Paser
“Kami siap memfasilitasi setiap laporan yang masuk, tanpa memandang bulu, sesuai tugas menindak pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat.”
— Grenaldo, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Paser
Kunci Pembuktian: Dokumen Lengkap
Instansi yang berwenang mendorong pemeriksaan:
– ✅APBD, DPA, RUP, dokumen pemilihan penyedia
– ✅Kontrak kerja, nilai anggaran, volume pekerjaan
– ✅Identitas pelaksana, dokumen pembayaran
– ✅Kesesuaian realisasi fisik di lapangan dengan rencana
Hak Jawab & Asas Praduga Tak Bersalah
Seluruh pihak yang disebut berhak memberikan klarifikasi. Penyebutan nama, jabatan, maupun inisial bukan kesimpulan jujur — pembuktian tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Langkah Selanjutnya
Tim menyusun dokumen pelaporan sesuai Arahan Kejaksaan Negeri Paser. Diperkirakan 1–2 minggu ke depan, laporan resmi akan dikirimkan. Masyarakat Kabupaten Paser berhak mengetahui transparansi penggunaan anggaran daerah.
Laporan: HARTONO— Jurnalis MK-TIPIKOR
