*Dugaan Pengondisian Ahwa, Stempel Dadakan, hingga Transaksi Warga Nahdliyin Tuntut Muktamar Bersih dari Politik Uang!*
MKTIPIKOR.ID ||Jawa Timur — Jelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35, suasana yang seharusnya penuh kehangatan dan kebersamaan justru diwarnai kegelisahan mendalam di kalangan warga Nahdliyin. Sebuah rekaman suara yang beredar luas di berbagai grup komunikasi dan media sosial memunculkan sejumlah dugaan serius yang mengarah pada upaya rekayasa proses demokrasi di tubuh organisasi Islam terbesar ini.
Dalam rekaman tersebut, terdengar pembicaraan yang mengungkap praktik-praktik yang jika benar terjadi, sungguh sangat memalukan dan mencoreng wajah Muktamar. Mulai dari dugaan pengondisian usulan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa), dugaan surat yang sudah dicetak sebelum proses resmi berjalan, dugaan penggunaan stempel dadakan untuk melengkapi administrasi, hingga dugaan pembagian uang transportasi yang memicu perdebatan etik yang tajam. Bahkan muncul indikasi adanya figur tertentu yang sejak awal sudah dipersiapkan untuk duduk di kursi pimpinan, seolah-olah hasil Muktamar sudah ditentukan jauh sebelum para kiai dan utusan daerah berkumpul.
Perbuatan-perbuatan ini jika terbukti benar, bukan sekadar pelanggaran prosedur ini adalah aib! Memalukan para pendiri NU, memalukan para kiai yang telah berjuang, dan memalukan seluruh warga Nahdliyin yang selama ini menjaga kehormatan organisasi ini. Bagaimana mungkin sebuah forum tertinggi yang seharusnya dilandasi keikhlasan, kejujuran, dan musyawarah justru diisi dengan rekayasa, pemalsuan administrasi, dan transaksi yang tidak pantas? Itu bukan budaya NU itu adalah budaya kotor yang merusak nama baik organisasi di mata seluruh umat.
Jika semua potongan informasi ini disusun bersama dengan temuan yang sudah terungkap dalam dua episode sebelumnya, maka muncul sebuah hipotesis besar yang mengerikan: Apakah ada upaya terstruktur untuk mengontrol hasil Muktamar melalui penguasaan penuh terhadap Ahwa? Karena Ahwa adalah lembaga yang memegang kunci penentuan pimpinan tertinggi NU, maka jika lembaga ini berhasil dikendalikan, berarti seluruh arah kebijakan organisasi selama lima tahun ke depan bisa diatur dari balik layar.
Warga Nahdliyin bertanya dengan lantang: Siapa yang sebenarnya mengatur permainan ini? Siapa pihak yang paling diuntungkan jika Ahwa berhasil dikendalikan, dan siapa yang paling dirugikan jika proses Muktamar hanya menjadi sandiwara yang sudah ditulis naskahnya jauh hari sebelumnya?
Kita semua tahu bahwa Muktamar bukan ajang perebutan kekuasaan bagi segelintir orang. Muktamar adalah rumah besar tempat para ulama, para kiai, dan para wakil dari seluruh pelosok negeri berkumpul untuk memilih pemimpin yang amanah, yang memahami jamaah, dan yang mampu membawa NU semakin dekat kepada cita-cita pendiriannya. Muktamar harus menjadi panggung kebenaran, bukan panggung rekayasa yang memalukan.
Oleh karena itu, warga Nahdliyin di seluruh penjuru Indonesia bersatu menyuarakan satu tuntutan yang sama: Muktamar ke-35 ini harus bersih! Bersih dari praktik politik uang, bersih dari rekayasa administrasi, bersih dari upaya mengondisikan hasil, dan bersih dari intervensi pihak-pihak yang hanya mementingkan kekuasaan pribadi atau kelompok. Jangan biarkan Muktamar ini dijadikan bahan tertawaan dan menjadi aib di tengah masyarakat.
Kami tidak menuduh siapa pun bersalah. Namun kami menuntut transparansi penuh. Kami menuntut setiap dugaan yang muncul diselidiki secara terbuka dan bertanggung jawab. Siapapun yang terbukti terlibat dalam praktik-praktik memalukan ini, harus bertanggung jawab dan dijatuhi sanksi setimpal. Kami menuntut proses yang jujur, sehingga siapapun yang terpilih nanti, terpilih karena kepercayaan yang tulus dari para utusan, bukan karena pengaturan dari balik layar.
Karena kemenangan yang diraih dengan cara yang tidak benar, itu bukan kemenangan itu adalah kekalahan yang memalukan bagi seluruh warga Nahdliyin. Dan Muktamar yang diatur dari awal, itu bukan Muktamar itu hanya pertunjukan yang memalukan dan tidak layak dihadiri oleh para ulama dan kiai.
Semoga para penyelenggara, para kiai, dan seluruh pihak yang terlibat dapat mendengar suara gelombang besar warga Nahdliyin ini. Jagalah kemurnian Muktamar.
Jagalah kehormatan NU. Jangan biarkan perbuatan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab memalukan organisasi ini di hadapan seluruh umat. Karena NU bukan milik segelintir orang NU adalah milik seluruh umat.
Muktamar Bersih! Tolak Praktik Memalukan! Nahdlatul Ulama untuk Selamanya!
Sumber penelitian: www.marwahnu.com
Pewarta: Amad Ma’muri
