Fokus Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, Pemdes Bakti Agung Manfaatkan Dana Desa Secara Optimal.
Mktipikor.id||Poso — Pemerintah Desa Bakti Agung mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan.
” Langkah ini diambil guna memastikan dampak penggunaan anggaran dapat dirasakan langsung oleh warga desa, khususnya kelompok-kelompok usaha dan kelompok keagamaan.
Kepala Desa Bakti agung Eko Prabowo menyampaikan bahwa pada tahun anggaran ini, alokasi dana desa difokuskan pada kegiatan non-fisik dan pemberdayaan karena adanya efisiensi serta pemangkasan anggaran. Dari total anggaran awal yang mencapai lebih dari Rp1 miliar, saat ini tersisa sekitar Rp373 juta untuk Dana Desa (DD), sementara Alokasi Dana Desa (ADD) tersisa sekitar Rp400 juta lebih yang dialokasikan untuk operasional dan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa.
“Untuk saat ini kami lebih banyak berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan. Kami tidak mengambil kegiatan fisik besar karena keterbatasan anggaran,”Ketus Eko Selasa(25/08/26)
Dukungan Pemberdayaan Usaha Kelompok dan Ketahanan Pangan
Dalam sektor pemberdayaan, Pemdes Bakti agung meratakan bantuan untuk kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok wanita Al-Khairaat, majelis taklim, majelis gereja, serta kelompok keagamaan Hindu. Bantuan yang diberikan berupa pengadaan sarana pendukung seperti kursi dan meja kegiatan yang dapat disewakan atau digunakan untuk kegiatan warga.Alokasi anggaran untuk bantuan usaha kelompok masyarakat ini berkisar Rp90 juta.
Sementara pada sektor ketahanan pangan, pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat pertanian berupa cultivator sebanyak 2 unit (dengan nilai sekitar Rp22 juta) serta rencana pengadaan alat penanam/perontok jagung senilai sekitar Rp14 juta yang saat ini masih dalam tahap perencanaan (RAB).
Selain itu, program prioritas lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), penanganan stunting, dan sektor pendidikan juga tetap dijalankan sesuai hasil Musyawarah Desa (Musdes).Pungkasnya”(Arwis).
