MKtipikor.id || Cirebon Jawa Barat _ Lembaga Pemantau Independen Tindak Pidana Korupsi Indonesia ( LPI-TIPKOR ) DPCC kabupaten Cirebon Raya Proinsi Jawa Barat Gelar Audiensi Bahas Anggaran Ketahanan Pangan Desa Kanci Kulon
Bertepatan pada tanggal 24 Juli 2026 – DPC LPI-TIPKOR Indonesia Cirebon Raya menggelar audiensi dengan Pemerintah Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, pada Jumat (24/7/2026) mulai pukul 09.00 WIB.
Audiensi dihadiri oleh Camat Astana Japura Deni Syafruddin, S.STP., M.Si., unsur Muspika Kecamatan Astana Japura, Babinsa Koramil Astana Japura, Ketua BPD Desa Kanci Kulon Edy Kumaedi, serta jajaran Pemerintah Desa Kanci Kulon.
Sementara itu, Kepala Desa Kanci Kulon Subandi, Direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes, dan Bendahara BUMDes dilaporkan tidak hadir dengan alasan memiliki keperluan lain.
Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua DPC LPI TIPKOR Indonesia Cirebon Raya, Warnadi. Dalam forum tersebut, Sekretaris Desa Kanci Kulon, Arif, memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran ketahanan pangan Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Untuk Tahun Anggaran 2024, pagu anggaran ketahanan pangan sebesar Rp218.000.000 mengacu pada Permendes PDTT RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Salah satu realisasi kegiatan yang disampaikan adalah pembangunan TPT Jalan Usaha Tani RW 03 dengan anggaran sekitar Rp78.244.000.
Sementara itu, Tahun Anggaran 2025 memiliki pagu sebesar Rp237.000.000 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 beserta Surat Edaran Tiga Menteri terkait. Penggunaan anggaran meliputi pembangunan SPAL, U-Ditch dan pipa RW 02 sebesar Rp125.000.000, operasional pemerintah desa Rp13.500.000, penyusunan dokumen perencanaan dan tata ruang Rp21.500.000, kegiatan PHBN Rp27.000.000, kegiatan Bebarik Rp10.000.000, serta program ketahanan pangan berupa penanaman jagung sebesar Rp40.000.000.
Ketua DPC LPI TIPKOR Indonesia Cirebon Raya, Warnadi, menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan memperoleh penjelasan mengenai penggunaan anggaran desa serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Jurnalis: Warnadi
