AKSI GABUNGAN FABEM DAN ORMAS KEPUNG KPK BONGKAR OLIGARKI, TANGKAP DAN ADILI NUSRON WAHID BESERTA KRONI-KRONI KORUPTOR

Perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor harus dibongkar

AKSI GABUNGAN FABEM DAN ORMAS KEPUNG KPK BONGKAR OLIGARKI, TANGKAP DAN ADILI NUSRON WAHID BESERTA KRONI-KRONI KORUPTOR!*

 

Usut tuntas dugaan korupsi ATR/BPN, bongkar jaringan oligarki dan mafia tanah, selamatkan hak rakyat!

Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026

Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaksana di lapangan, tetapi harus menelusuri dugaan jaringan oligarki, mafia tanah, pemilik modal, pengembang properti, dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik melawan hukum.

Perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor harus dibongkar hingga ke akar-akarnya. KPK wajib menelusuri aliran dana, aktor intelektual, jaringan perantara, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti yang sah.

LIMA TUNTUTAN TEGAS KAMI:

1. Periksa Nusron Wahid dan dalami setiap informasi relevan yang berkaitan dengan perkara ATR/BPN.

2. Tangkap dan adili siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa pandang jabatan, kekayaan, maupun kedekatan politik.

3. Bongkar jaringan oligarki dan mafia tanah! Usut pemilik modal, pengembang, perantara, serta pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan.

4. Usut tuntas seluruh dugaan korupsi pertanahan, termasuk persoalan sertifikat bermasalah, pagar laut Tangerang, tanah terlantar, sertifikat tumpang tindih, kawasan konservasi Tesso Nilo, dan sengketa tanah transmigran.

5. Selamatkan dan pulihkan hak tanah rakyat! Audit administrasi pertanahan, lindungi masyarakat yang dirugikan, dan pulihkan kerugian negara apabila terbukti.

 

Tanah rakyat bukan milik oligarki. Hukum bukan alat perlindungan elite. Kekuasaan bukan tameng bagi pelaku kejahatan.

 

Kami menuntut KPK bekerja tanpa tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang adil dan transparan.

Organisasi/Koalisi: DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM), Gabungan NGO Dan Ormas, Mahasiswa Dan Pelajar, Relawan Lintas Politik

 

Liputan Jurnalis Investigasi Nasional MK-TIPIKOR.Zulkarnain ( Dwiki )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *