Antisipasi Karhutla dan Bencana Lanjutan, DPRD Poso Desak Tambahan Alokasi Dana Tak Terduga di APBD-P 2026.
Mktipikor.id||POSO — Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta potensi bencana alam lanjutan di Kabupaten Poso mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Poso pada Rabu (16/9/2026), penanganan mitigasi bencana dipastikan menjadi prioritas utama dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Poso, Iskandar Lamuka, ST, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam mengantisipasi ancaman bencana yang bisa datang sewaktu-waktu.
Sekalipun bencana datang tak direncanakan, tetapi mitigasi atau kesiapsiagaan harus kita pastikan. Pemerintah Daerah dan DPRD juga harus mempersiapkan penanganan dampak yang ditimbulkan,” tegas Iskandar melalui pernyataan resminya.
Dorong Realokasi Anggaran Non-Prioritas.
Meski pagu Dana Tanggap Darurat atau Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Kebijakan Anggaran Perubahan telah dinaikkan, politisi Partai Demokrat ini menilai alokasi tersebut masih perlu diperkuat. Ia mendesak Pemda Poso untuk melakukan efisiensi dan mengalihkan anggaran dari kegiatan yang kurang mendesak.
●Reorientasi Anggaran: Mendorong realokasi belanja daerah dari program non-prioritas yang dapat ditunda untuk ditumpuk pada dana cadangan penanganan bencana.
●Perlindungan Masyarakat: Memastikan pemenuhan hak-hak keselamatan dan perlindungan warga menjadi prioritas paling krusial dalam APBD-P 2026.
●Kesiapsiagaan Lintas Sektor: Memperkuat koordinasi penanggulangan karhutla dan potensi dampak bencana susulan secara menyeluruh.
Langkah tegas DPRD Poso ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan anggaran yang fleksibel dan responsif, sehingga saat darurat terjadi, penanganan di lapangan dapat berjalan cepat tanpa terkendala alokasi dana.Pungkasnya”(Arwis)
