MKtipikor.ir || Jakarta, 26 Oktober 2026
Polemik pengangkatan anak-anak Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya memunculkan pertanyaan serius mengenai etika kekuasaan, meritokrasi, dan integritas birokrasi.
Sah secara administratif belum tentu patut secara etis! Jabatan publik merupakan amanah negara, bukan hak istimewa keluarga. Setiap pengangkatan harus didasarkan pada kompetensi, kebutuhan organisasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum.
Dalih bahwa pengangkatan berawal dari situasi darurat pembentukan lembaga perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk dasar hukum, mekanisme seleksi, kualifikasi, uraian tugas, dan pembiayaannya. Pengalaman membantu lembaga tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk memastikan proses pengangkatan yang adil dan bebas dari konflik kepentingan.
Yunus Aminullah, Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Uchwah Bogor, mengingatkan bahwa dalam Islam, jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan secara adil dan profesional, bukan hadiah bagi keluarga.
TUNTUTAN KAMI
1. Membuka secara transparan dasar hukum dan proses pengangkatan tenaga ahli yang menjadi polemik.
2. Mengevaluasi potensi konflik kepentingan dan memastikan proses rekrutmen berlangsung objektif.
3. Menegakkan meritokrasi serta kesetaraan kesempatan bagi seluruh putra-putri bangsa.
4. Memeriksa setiap indikasi pelanggaran melalui mekanisme pengawasan yang berwenang.
Jangan biarkan birokrasi menjadi ruang keistimewaan bagi lingkaran kekuasaan! Kepercayaan publik hanya dapat dijaga melalui keterbukaan, keadilan, dan pertanggungjawaban.
BONGKAR KONFLIK KEPENTINGAN! TEGAKKAN MERITOKRASI! SELAMATKAN INTEGRITAS BIROKRASI!
Jabatan untuk yang kompeten, bukan karena kekerabatan. Negara untuk rakyat, bukan untuk kepentingan keluarga!
Jurnalis Investigasi Nasional MK-TIPIKOR Zulkarnain ( Dwiki )
