MK‑TIPIKOR ID ||TASIKMALAYA – Dugaan penyimpangan pada proyek revitalisasi satuan pendidikan di SDN 4 Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya yang sebelumnya sudah diberitakan MK‑TIPIKOR, hingga tanggal 15 November 2026 masih belum mendapatkan klarifikasi resmi dari pihak kepala sekolah terkait dugaan keterlibatan oknum PGRI dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Berdasarkan pantauan dan keterangan awak media MK‑TIPIKOR, proyek revitalisasi SDN 4 Gunungtanjung dikerjakan oleh dua CV perusahaan pelaksana. Dalam keterangan P2SP, dana koordinasi yang sempat diterima telah dikembalikan kepada kepala sekolah.
Namun, muncul keterangan dari narasumber inisial U S yang menyatakan bahwa kepala sekolah SDN 4 Gunungtanjung menerima fee sebesar 10 persen dari perusahaan pelaksana proyek revitalisasi tersebut.
“Menurut keterangan narasumber inisial U S, kepala sekolah mendapatkan fee 10 persen dari perusahaan pelaksana,” ungkap awak media MK‑TIPIKOR.
Papan nama kegiatan proyek revitalisasi menunjukkan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2026, menjadikan dugaan adanya fee atau gratifikasi ini semakin penting untuk diklarifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, P2SP, kepala sekolah, serta kedua CV pelaksana pekerjaan.
Redaksi MK‑TIPIKOR telah berharap adanya konfirmasi langsung dari kepala sekolah guna menjelaskan status pekerjaan, mekanisme pemilihan dua CV pelaksana, aliran dana proyek, serta menampik atau membenarkan dugaan fee 10 persen tersebut. Hingga batas waktu laporan ini dibuat, kepala sekolah belum memberikan pernyataan klarifikasi secara resmi kepada media.
Redaksi MK‑TIPIKOR meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Inspektorat, serta pihak‑pihak berwenang untuk segera melakukan verifikasi lapangan, memeriksa dokumen kontrak pekerjaan, bukti pembayaran, dan aliran dana APBN proyek revitalisasi SDN 4 Gunungtanjung. Apabila terbukti ada penerimaan fee atau gratifikasi, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi keuangan negara dan tindakan pidana korupsi yang harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Redaksi MK‑TIPIKOR tetap membuka ruang bagi kepala sekolah, P2SP, kedua CV pelaksana, maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan tanggapan, sanggahan, atau klarifikasi guna melengkapi fakta‑fakta dalam laporan ini sebelum dipublikasikan secara luas.
Iwan Gunawan
(Laporan Tim Investigasi MK‑TIPIKOR)










