Mktipikor.id||POSO, SULTENG – Upaya pemulihan ekosistem sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat terus dipacu di Kabupaten Poso. Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Palu Poso menyalurkan dukungan anggaran sebesar Rp100 juta untuk pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang dikelola oleh Kelompok Tani Alam Lestari di Desa Buyumpondoli, Kecamatan Pamona Pusalemba.

Program yang berlangsung sejak Juni hingga Desember 2026 ini menargetkan produksi sebanyak 30.000 batang bibit tanaman kehutanan dan tanaman serbaguna atau Multi Purpose Tree Species (MPTS). Nantinya, puluhan ribu bibit produktif tersebut akan dimanfaatkan langsung untuk rehabilitasi hutan dan lahan, penghijauan lingkungan, serta meningkatkan nilai ekonomi warga setempat.
Berbeda dari proyek penghijauan konvensional, program KBR menempatkan masyarakat sebagai aktor utama di lapangan. Anggota kelompok tani dilibatkan secara penuh mulai dari pembangunan sarana persemaian, penyiapan media tanam dan pengisian polybag, penyemaian benih, penyapihan, hingga perawatan intensif sampai bibit siap tanam.
Tantangan Kemarau Ekstrem dan Langkah Antisipasi.
Dalam pelaksanaannya sejak Juni lalu, proses pembibitan di Desa Buyumpondoli sempat menghadapi tantangan cuaca. Musim kemarau panjang dan ekstrem yang melanda wilayah tersebut mengakibatkan penyiraman tidak berjalan maksimal hingga membuat sebagian bibit mati.
Merespons kondisi tersebut, Kelompok Tani Pada kodi bergerak cepat melakukan swadaya pengadaan pompa dan jaringan pipa air untuk memastikan pasokan air ke area persemaian tetap terjaga.
Pihak BPDAS Palu Poso bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat juga turun tangan memperketat pendampingan teknis dan pengawasan di lapangan. Fokus utama saat ini diarahkan pada proses penyulaman untuk mengganti bibit yang mati, serta pemeliharaan lanjutan bagi bibit yang pertumbuhannya belum optimal agar target 30.000 batang siap tanam tercapai tepat waktu pada akhir tahun.Ujar”Bendahara Kriska Kayori
Syarat Ketat dan Sinergi Lintas Sektor.
Sebagai informasi, setiap kelompok pengelola KBR ditetapkan melalui seleksi kelembagaan dan teknis yang ketat. Penerima program wajib berasal dari unsur lembaga desa, masyarakat hukum adat, Kelompok Tani Hutan (KTH), atau pemegang persetujuan Perhutanan Sosial yang telah mengantongi surat pengesahan resmi serta deskripsi calon lokasi yang terverifikasi.
Melalui program KBR Tahun 2026 ini, BPDAS Palu Poso menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, dan elemen masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu mewujudkan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sehat, kelestarian hutan yang terjaga, serta kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan visi pembangunan Sulawesi Tengah Nambaso.Tandasnya”(Arwis)












